Nur Asyur, anggota DPRD asal Pulau/Kecamatan Sapeken mengatakan, pihaknya meminta dinkes untuk melakukan pemetaan secara tepat dalam menentukan tenaga kontrak yang akan bertugas di polindes. Pemberian tugas tersebut harus dipetakan dengan memprioritaskan warga setempat.

Itu dilakukan untuk mengoptimalkan sejumlah pelayanan kesehatan yang ada di kepulauan. Menurut Nur Asyur, jika tenaga kontrak asal daratan bertugas di kepulauan, dikhawatirkan kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Sebab, jika mengacu pada tenaga kontrak atau sudah pegawai negeri asal daratan yang bertugas di kepulauan sangat tidak maksimal. Misalnya, tambah dia, guru yang berstatus pegawai negeri asal daratan seringkali tidak ada karena alasan sakit atau alasan lain.

Di samping itu, sambung anggota komisi D ini, terdapat beberapa tenaga sukwan yang sudah bertahun-tahun masih belum dikontrak. Dia mencontohkan, sedikitnya 21 tenaga kesehatan berstatus sukwan yang ada di Kecamatan Sapeken masih belum dikontrak.

Karena itulah, pihaknya meminta dinkes melakukan rekrutmen tenaga kontrak perawat untuk daerah kepulauan dengan memprioritaskan pendaftar yang berdomisili dari daerah asal. Juga melihat seberapa lama menjadi mengabdi atau sukwan.

Selain itu, yang harus diprioritaskan kelulusan tenaga kontrak perawat di kepulauan mengacu pada hasil tes. “Kami sudah menemui dinkes kemarin (3/2) untuk memprioritaskan warga setempat yang akan di tugas di kepulauan,” terang anggota DPRD asal PKS ini.

Senada, diungkapkan Badrul Aini, anggota DPRD asal Kangean. Menurut dia, pihaknya keberatan jika tenaga kontrak perawat yang akan ditugaskan ke wilayah kepulauan diambil dari daratan. Itu dikhawatirkan pelayanan kesehatan tidak optimal karena tidak adanya petugas di tempat kerja.

Jika hal tersebut terjadi pada tenaga kontrak perawat, dipastikan pelayanan kesehatan di kepulauan tidak akan maksimal. “Meninggalnya warga kepulauan di kapal yang akan dirujuk ke RSUD karena tidak adanya petugas. Dikhawatirkan tujuan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menambah tenaga akan gagal jika diambil dari daratan lagi,” tegas anggota komisi A ini.

Sementara itu, dr Susianto, kadinkes Sumenep mengatakan, pihaknya memang akan memprioritaskan warga setempat untuk tenaga kontrak perawat di kepulauan. Sebab, selain hanya digaji Rp 500 ribu per bulan, dinkes tidak menyediakan tempat tinggal.

Pertimbangan lain, yaitu hasil tes dan usia atau lamanya keluar ijazah yang akan dijadikan patokan dalam rekrutmen. “Nantinya sebanyak 75 persen dari jumlah tenaga perawat yang akan diambil akan ditugaskan di wilayah kepulauan khususnya daerah terpencil,” terang Susi.

Rupanya setelah diteliti, mesin kapal yang ditumpangi sebagian anggota DPRD Sumenep dan wakil Bupati Moch Dahlan dan istri Bupati Bangkalan Ny Zaitunah Ramdlan Siraj mengeluarkan asap hitam dan terbakar. Kejadian yang membuat kaget para penumpang terjadi saat 40 menit meninggalkan Pelabuhan Kalianget menuju Kangean.

Informasi yang dihimpun detiksurabaya.com, mesin di tempat penumpang kelas ekonomi bagian belakang tiba-tiba mengeluarkan asap tebal. Sesaat kemudian, mesin mati dan sempat oleng diterjang ombak. Pihak ABK Express Bahari pun berusaha menghidupkan mesin kembali, lalu mengarahkan kapal kembali ke Pelabuhan Kalianget.

Para penumpang pun panik. Dan sebagian penumpang kelas ekonomi juga menjerit ketakutan. Salah seorang anggota DPRD Sumenep, Badrul Aini yang juga menjadi penumpang mengaku jika mesin kapal tiba-tiba mati dan mengeluarkan asap.

“Belum ada penjelasan dari pihak kapal, kenapa mesin mati dan mengeluarkan asap,” terang Badrul Aini kepada detiksurabaya.com via telepon.

Sebelum mesin mati, kata dia, kecepatan kapal turun hingga 50 persen. Saat ini kapal dalam posisi kembali ke Pelabuhan Kalianget, namun mesin sempat kembali mati. Sehingga penumpang kembali panik dan menjerit-jerit.

Pihak Adpel Kalianget, Sumenep hingga pukul 11.35 WIB masih menunggu kedatangan kapal di Pelabuhan Kalianget, Sumenep. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran mesin yang berpenumpang 115 orang. detik.com

Salah seorang warga Kangean, Badrul Aini mengatakan, pihaknya terpaksa mempertanyakan kesiapan Kapal Cepat Ekspress kelas 3C itu, karena dikhawatirkan akan terjadi peristiwa serupa yang dialami Kapal Dumai Ekspress yang tenggelam di perairan Riau beberapa waktu lalu.

“Kami memang ingin pertanyakan, apakah larangan itu akan berlaku bagi Kapal Ekspress Bahari kelas 3C, mengingat lintasan Kalianget-Kangean merupakan laut lepas,”terang Badrul, yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep asal Kangean, Rabu (25/11).

Ia menjelaskan, jikalau PT. SIM tetap akan memberangkatkan kapalnya sesuai jadwal, pihaknya berharap ada penjelasan ulang kepada masyarakat.

“Penjelasan ulang itu sangat perlu, karena sampai sekarang calon penumpang Kalianget-Kangean masih tanda tanya, apakah kapal cepat itu jadi beroperasi atau tidak,”katanya menambahkan

Sementara, Manajer Marketing PT SIM, Stephanus Budiyanto mengatakan, pihaknya akan tetap memberangkatkan kapal cepat ekspress bahari kelas 3C dari Kalianget ke Kangean, pada tanggal 30 Nopember 2009.

“Jadi, launching Kapal Ekspress Bahari Kelas 3C, sebagai pelayaran perdana ke Kangean tidak ada perubahan. Kami sudah mendapat ijin beroperasi, dan kapal rancangan kami jelas berbeda dengan kapal yang dilarang oleh Departemen Perhubungan. Untuk barang memang sama-sama fiber, tapi bahan konstruksinya beda, yang biasanya 1 meter harus ada tulang, yang kami justru persetengah meter ada tulang,”tegasnya.

Stephanus menambahkan, larangan tersebut bukan untuk kapal jenis fiber yang diproduksi perusahaannya. “Kami sudah lengkapi dengan keamanaan yang betul-betul terjamin. Kami pastikan, kapal cepat ekspress bahari kelas 3C, akan beroperasi perdana ke Kangean tanggal 30 Nopember 2009,” ungkapnya.

Surabaya – Kanwil Depkum HAM Jatim mengaku sudah mengirim surat teguran kepada pihak Rutan Sumenep terkait pemukulan tahanan titipan Pengadilan Negeri Sumenep, Abdul Aziz Salim Sabibie. Surat teguran sudah dikirim sejak kejadian pemukulan.

“Kita sudah mengirimkan surat sejak kejadian itu. Tapi pihak rutan malah akan memberi konfirmasi kepada kita yang langsung disampaikan oleh Karutan Sumenep Mudji Widodo,” kata Humas Depkum HAM Jawa Timur, Cahyo Sujati kepada detiksurabaya.com di Kantor Kanwil Depkum HAM Jalan Kayoon, Senin (29/9/2009).

Cahyo mengungkapkan, Karutan Sumenep sudah lama dipindah ke Lapas Jombang tapi sampai sekarang belum ada serah terima jabatan. “Beliau sebenarnya sudah dipindah ke Lapas Jombang tapi sampai saat ini belum ada serah terima jabatan, beliau tetap di Sumenep,” jelasnya.

Sementara peristiwa pemukulan tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 WIB, Sabtu (27/6/2009). Aziz dipukul dan dianiaya oleh 4 sipir rutan. Akibatnya terdakwa dalam kasus korupsi tersebut mengalami luka yang cukup parah. Pihak keluarga Aziz melaporkan pemukulan tersebut ke Polres Sumenep.

Bahkan kedua mempelai terseret laut pasang saat lokasi pesta yang digelar di Desa Tanjung Keok, Kecamatan/Pulau Sapeken Sumenep, Madura diterjang air laut pasang setinggi 1 meter.

Namun keduanya berhasil diselamatkan oleh beberapa undangan dan kerabatnya. Lokasi pesta pernihanan yang ditempatkan di samping rumah pengantin perempuan tersebut berjarak 5 meter dengan bibir Pantai Tanjung Keok.

Salah seorang saksi mata, Badrul (39), warga setempat, mengatakan, tanda-tanda air laut pasang sebenarnya sudah terasa sejak siang.

Namun, karena tidak ada lokasi lain yang akan dijadikan tempat pesta pernikanan, maka pesta pernikahan yang menghadirkan 2.500 undangan itu tetap dilangsungkan di dekat bibir pantai itu.

“Saat acara pesta pernikahan itu berlangsung, tiba-tiba air laut pasang dan menerjang lokasi pesta. Pelaminan ambruk. Sedangkan para undangan berlarian menyelamatkan diri,” terang Badrul, salah satu undangan kepada detiksurabaya.com.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian materi mencapai puluhan juta rupiah.

Laut pasang juga menerjang ratusan rumah warga. Bahkan dermaga di Tanjung Keok juga tenggelam. Tempat jemur rumput laut milik warga juga banyak yang rusak dan warga kepulauan di Sumenep dilanda kepanikan.

Warga kepulauan yang terparah diterjang air laut pasang yakni Desa/Pulau Sasiel, Pulau Salarangan, Pulau/Desa Saredeng, Desa/Pulau Sadulang, Pulau Sitabbok, Pulau Saular, dan Pulau Sapeken.

Menurut, Moh Sunar, salah seorang tokoh masyarakat Pulau Sapeken, jumlah penderita yang kebanyakan anak-anak dan balita dikhawatirkan akan terus meningkat. Termasuk yang akhirnya meninggal dunia.

”Sampai tadi malam, dalam catatan kami, yang meninggal sudah mencapai 18 orang, sedangkan yang masih dirawat 13 orang,” ujar Sunar kepada Surya, Kamis (21/5).

Perkembangan penyakit itu sangat singkat. Dalam semalam saja, penderitanya terus bertambah.
Yang menjadi persoalan saat ini, lanjut Sunar, daya tampung Puskesmas tak sebanding dengan jumlah pasien. Sebab, selain penderita muntaber, penderita penyakit lain juga banyak yang butuh opname. Karena itu, banyak penderita muntaber yang terpaksa diinfus atau menjalani perawatan di rumah bersalin atau di pondok bersalin desa (polindes) di bawah pengawasan bidan desa.

”Bahkan, karena puskesmas tidak muat, ada pasien yang dititipkan ke sebuah ruang di Pondok Pesantren Al-Ikhsan, Pulau Saur, Kecamatan Sapeken,” lanjutnya.

Penderita muntaber yang masih dirawat di Puskesmas Sapeken dan kondisinya semakin parah yakni Anni Fatirah, 15, Adit, 8, Habib, 6, Aminah, 4, Nurul, 4, Zabihullah, 4, dan Roby, 3. Semuanya warga Pulau Saur, Kecamatan Sapeken.

Sedangkan penderita muntaber yang baru masuk Puskesmas adalah Aminah, 4, Agil, 5, Radi, 5, Didit, 6, Wahidah, 19, dan Iqbal, 9. Mereka warga Pulau Saur dan Pagerungan Besar.

Badrul Aini S.Sos. tokoh masyarakat Sapeken yang mantan anggota DPRD Sumenep, juga mengakui mewabahnya muntaber di Pulau Saur dan Pagerungan Besar. Padahal, di kedua pulau yang masuk wilayah Kecamatan Sapeken itu, jumlah tenaga medis dan peralatannya sangat minim.
”Akibatnya, sejak mewabahnya penyakit muntaber itu, banyak pasien tak tertolong dan akhirnya meninggal dunia,” ujar Badrul.

‘Kami memohon perhatian pihak dinas kesehatan, karena kalau keadaan ini terus berlanjut, pasti korban meninggal akan terus berjatuhan,” imbuhnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Sumenep, Dr Susianto mengaku telah menerjukan tambahan tenaga medis ke sejumlah pulau di Kabupaten Sumenep yang ditengara mengalami endemik muntaber.

”Hasil analisis kami, penyakit itu menyebar cepat di sana karena masyarakat setempat masih mengkonsumsi air minum tanpa direbus,” kata Susianto.

Kecamatan Sepeken mempunyai luas total wilayah 201,88 Km 2 (9,64 % dari luas Kabupaten Sumenep). Jumlah desa di Kecamatan Sepeken sebanyak 9 desa yang tersebar di 21 pulau.
Kecamatan Sepeken berbatasan dengan Laut Kalimantan di sisi utara, sebelah selatan dibatasi Laut Bali, sebelah timur dibatasi oleh Laut Sulawesi, sebelah barat dibatasi oleh Laut Jawa. Jumlah penduduk Kecamatan Sepeken secara keseluruhan 37.765 jiwa.st2

“Setelah melakukan kajian atas kasus ini, kami menyimpulkan kasus dugaan pelanggaran yang terjadi di PPK Sapeken adalah tindak pidana pemilu. Rabu ini, kami akan melimpahkan kasus ini ke Kepolisian Resor (Polres) Sumenep,” kata Ketua Panwaslu Sumenep, Bambang Hermanto di Sumenep.

Ia menjelaskan, di internal panwaslu, terlapor dalam kasus dugaan pelanggaran di PPK Sapeken adalah anggota PPK Sapeken.

“Tapi, untuk penetapan tersangka dalam kasus ini, itu sudah menjadi urusan polisi. Setelah dilimpahkan ke polisi, penanganan kasus di PPK Sapeken sepenuhnya berada di tangan polisi. Kami tidak bisa melakukan intervensi,” katanya menegaskan.

Bambang juga menjelaskan, hingga Rabu ini, pihaknya belum bisa memeriksa anggota PPK Sapeken.

“Kami sebenarnya sudah melayangkan surat panggilan pada dua anggota PPK Sapeken hingga tiga kali. Tapi, ternyata tidak datang,” katanya menjelaskan.

Meskipun belum memeriksa dua anggota PPK Sapeken, kata Bambang, hasil kajian yang dilakukannya berdasarkan keterangan dan sejumlah dokumen dari beberapa orang yang sudah diperiksa, kasus dugaan pelanggaran pemilu di PPK Sapeken dinilai masuk sebagai tindak pidana pemilu.

“Dalam kasus ini, kami berhasil meminta keterangan dari saksi partai politik dan staf bagian logistik KPU,” katanya.

Ada pun dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota PPK Sapeken, adalah melakukan rekapitulasi suara tingkat kecamatan yang tidak sesuai prosedur, menghilangkan formulir plano rekapitulasi suara tingkat kecamatan, dan kotak suara yang tidak bersegel.

Kasus tidak adanya/hilangnya formulir plano rekapitulasi suara di PPK Sapeken, diketahui dalam proses rekapitulasi suara di KPU, Kamis (23/4) malam.

Sejumlah saksi parpol yang hadir dalam rekapitulasi suara di KPU, langsung mengajukan protes dan menulis keberatan, sekaligus melaporkan persoalan tersebut pada panwaslu.

1. Dulsiam mewakili kecamatan sapeken dari partai PKB, beliau adalah putra dari Pulau Sapungkar aktif  di partai PKB sebagai ketua tanfiz

2. H. Moh. Ali mewakili kecamatan sapeken dari partai PPP, putra asli Pulau Pagerungan Kecil pernah menjabat Kepala Desa Pagerungan Kecil selama 2 periode

3. Nur Asyur mewakili kecamatan sapeken dari partai PKS, putra asli Pulau Sapeken sekarang masih menjadi anggota DPRD Sumenep (aktif).

4. Badrul Aini yang mengklaim mewakili kecamatan sapeken dari partai PBB, beliau adalah putra dari Pulau Kangean mantan anggota DPRD Sumenep

5. Moh. Husen mewakili kecamatan sapeken dari partai PKNU, putra dari Pulau Kangean

Kita do’akan mudah-mudahan mereka yang akan mewakili kita dapat bekerja dengan maksimal dan berjalan sesuai dengan hati nurani rakyat yang diwakili…..

SUMENEP -jawapos.com- Sebelas caleg kemarin, mendatangi kantor panwaslu kabupaten di Jl dr Cipto. Mereka mendesak panwaslu mengeluarkan rekomendasi untuk pemilu ulang di Kecamatan Sapeken. Alasannya, mereka mengaku menemukan indikasi kecurangan pemilu terutama saat penghitungan perolehan surat suara di PPK.

Untuk diketahui, penghitungan perolehan hasil pemilu di PPK Sapeken sempat kisruh. Sejumlah saksi caleg/parpol meminta PPK menghentikan penghitungan. Alasannya, saksi menemukan indikasi kecurangan. Diantaranya, jumlah surat suara sah lebih banyak dibanding DPT (daftar pemilih tetap).

Selain itu, saksi menemukan salah satu caleg diuntungkan. Pasalnya, seorang caleg mendominasi perolehan hasil di TPS 30 Sakala Sapeken. Yakni, semua pemilih hadir, surat suaranya sah semua, dan memilih salah seorang caleg.

Berdasar pantauan, mereka datang ke panwaslu pukul 11.15. Mereka menumpang kendaraan roda dua dan ada pula warga yang membawa mobil pribadi. Warga datang ke panwaslu untuk meminta ketegasan. Alasannya, hitung ulang perolehan hasil pemilu di PPK Sapeken menguntungkan seorang caleg. Sedangkan caleg lainnya dirugikan.

Seorang warga yang hadir di kantor panwas, Hanafi, mengaku banyak hal yang menyebabkan dirinya menuntut pemilu ulang. Indikasinya, kotak suara terlalu lama (28 jam) mengendap di kantor PPS. Selain itu, kotak suara rusak, tidak digembok dan tidak bersegel. Saat kotak suara dibuka, warga tidak menemukan isinya (surat suara hasil pemungutan suara).

Indikasi lainnya, dia menyebut dominasi perolehan surat suara dari salah seorang caleg. Saat dihitung ulang, kecurangan terbukti. Misalnya, Hanafi menyebut salah seorang caleg yang semula mendapat 400 – an suara turun menjadi 200 – an suara. Secara logika, dia menilai DPT hadir semua, sah semua, dan semua pemilih hanya memilih seorang caleg. “Yang terparah, jumlah perolehan suara melampaui pemilih yang tercantum dalam DPT,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Panwaslu Kabupaten Bambang Hermanto memahami pengaduan warga. Tetapi, panwaslu tidak bisa mengeluarkan rekomendasi tanpa dasar. Karena itu dia meminta warga juga memahami tugas panwaslu. Misalnya, warga memberi waktu kepada panwas untuk menindaklanjuti hasil pengaduan warga Sapeken.

Tentang kasus Sapeken, panwaslu berjanji akan menindaklanjuti. Bila kecurangan terbukti, panwas dapat mengeluarkan rekomendasi. Dia mengakui salah satu kendala tindak lanjut kasus Sapeken terkait jarak. “Pasti ditindaklanjuti sesuai ketentuan sengketa pemilu,” tuturnya.

Dikonfirmasi di tempat terpisah, anggota KPUD Jazuli Mukhtar menyadari KPUD tidak bisa langsung bersikap. Pasalnya, kecurangan harus dibuktikan lembaga yang berwenang.

Selanjutnya, KPUD mengeksekusi rekomendasi panwas terkait dugaan kecurangan yang bisa dibuktikan. Dia mengakui kecurangan pemilu terbukti di TPS 5/7 Talang, Kecamatan Saronggi. Saat itu, panwas membuktikan dugaan kecurangan yang disertai rekomendasi pemilu ulang. “Untuk yang Sapeken kan masih dipelajari,” terangnya

1. HANURA   : 2.109  Suara

2. PKPB   : 2.904  Suara

3. PPRN  : 738  Suara

4. GERINDRA  : 969  Suara

5. BARNAS  : 258  Suara

6. PKS  : 431  Suara

7. PAN  : 1.590  Suara

8. PKB  : 6.302  Suara

9. GOLKAR  : 410  Suara

10. PPP  : 985  Suara

11. PBR  : 1.268  Suara

12. PD  : 1.108  Suara

13. PKNU  : 2.640  Suara