:. idhamhalil .:

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2009 di tingkat komisi-komisi DPRD hari ini memasuki hari yang ke-11. Ini setelah seluruh komisi memulai start pembahasan sejak 3/3 lalu, dan direncanakan akan rampung seluruhnya pada 14 Maret mendatang.

Dalam pembahasan komisi-komisi, fokus utamanya adalah melakukan pengurangan, penambahan dan pengalihan. Bahkan jika dipandang perlu, penghapusan juga dilakukan terhadap pos anggaran yang dinilai kurang mendesak atau tidak strategis. Langkah komisi itu dimaksudkan untuk menyelaraskan rancangan anggaran pada draf APBD dengan plafon semula yang telah ditetapkan oleh Panitia Anggaran (Panggar) dan Tim Anggaran (Timgar) pada pembahasan KUA dan PPAS.

Pembahasan di tingkat komisi dilakukan oleh masing-masing komisi bersama konterpat dari eksekutif, terdiri dari Kantor, Badan dan Bagian serta Dinas dilingkungan Pemkab Sumenep. Dari daftar yang ada di komisi, Komisi A yang membidangi masalah Hukum dan Pemerintahan pada pembahasan kali ini secara bergantian melibatkan sebanyak 14 konterpat, belum termasuk 27 kecamatan yang ada.

Komisi B yang membidangi masalah Keuangan dan Perekonomian, melibatkan sebanyak 8 konterpat. Sedangkan Komisi C yang membidangi masalah pembangunan fisik sebanyak 7 konterpat. Sementara Komisi D yang membidangi masalah Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, melibatkan sebanyak 8 konterpat.

Dari masing-masing jumlah konterpat komisi, hingga Selasa kemarin, yang sudah menyelesaikan pembahasan, yaitu 4 konterpat pada komisi A, 4 konterpat pada Komisi C, dan 6 konterpat pada Komisi D. Sedangkan konterpat pada Komisi B hingga kemarin belum satupun yang tuntas, karena disebabkan dari sejumlah konterpat yang sudah melakukan pembahasan ternyata masih menyisakan persoalan yang terpaksa pembahasannya dipending.

Jika seluruh pembahasan Komisi-komisi ini nantinya rampung, sesuai jadwal hasil ketetapan Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD, hasilnya akan disampaikan dalam Rapat Paripurna ke empat masa sidang ke-1 Tahun sidang 2009 pada tanggal 16 Maret di ruang Graha Paripurna Dewan. Dari hasil pembahasan komisi, pembahasan selanjutnya memasuki tahapan tingkat Panggar dan Timgar, sebelum akhirnya Rancangan APBD tersebut ditetapkan sebagai keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Yang perlu dicermati, setelah Rancangan APBD TA 2009 nanti sudah melewati sejumlah tahapan pembahasan hingga di tingkat Panggar dan Timgar, apakah terdapat perubahan yang cukup berarti? Yang pasti, pada draf awal disebutkan sisi Pendapatan daerah dalam Rencana Plafon Pendapatan Tahun Anggaran 2009, ditargetkan sebesar Rp 785.291.630.313.

Target tersebut diprediksi diperoleh dari target : Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 38.122.506.931; Dana Perimbangan sebesar Rp 716.538.465.182; Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp 30.630.658.200.

Untuk perangkaan Rencana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, ditargetkan semula sebesar Rp 950.857.081.382. Jumlah ini bertambah sebesar Rp 37.475.716.089 atau naik 4,10 persen dibanding Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 913.381.365.293.

Jumlah target anggaran belanja ini mencakup Rencana Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 629.145.908.046, dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2009 yang direncanakan sebesar Rp 321.711.173.337.

Sementara Anggaran Pembiayaan yang disediakan untuk setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya adalah : Pertama, Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, dan Penerimaan Dana dari Transfer Deposito, dianggarkan sebesar Rp 170 M.
Kedua, Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, dan Dana Revolving, dianggaran sebesar Rp 4.325.000.000.

Dari selisih Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 170 M dengan Pengeluaran sebesar Rp 4.325.000.000 terdapat Pembiayaan netto sebesar Rp 109.548.931.000. Sedangkan Defisit Belanja sebesar Rp 165.565.451.069 setelah ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp 165.675.000.000 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaan Tahun Berkenaan sebesar Rp 109.548.931. (Humas Sekretariat DPRD Sumenep) (Posting Sumenep.go.id)

This entry was posted on Wednesday, March 11th, 2009 at 12:16 and is filed under Warta. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.